Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Diawali Dari Daerah

27-03-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky (kanan) saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021). Foto: Azka/nvl

 

Komisi XI DPR RI berharap di masa pandemi Covid-19 ini, agar proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah harus terus dijaga, agar proses recovery perekonomian nasional berjalan dengan baik. Proses recovery bisa diawali dari daerah melalui program-program PEN yang telah dibentuk oleh Pemerintah.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021), menyebutkan bahwa Kendal dalam pemulihan ekonomi ini nantinya akan menjadi tempat pengembangan industri di Jawa Tengah, dan menjadi salah satu daerah yang akan men-support Semarang, karena mereka berbatasan wilayah secara langsung.

 

”Pemerintah pusat dan bekerjasama dengan swasta akan membangun industrial Park di Kendal yang berorientasi untuk ekspor, berharap program-program ini betul-betul bisa memiliki manfaat kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kendal dan juga Jawa Tengah. Kita berharap dengan adanya proses recovery di daerah khusus di Jawa Tengah dan Kendal maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Ecky.

 

Di saat yang sama ia menekankan, setiap program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintahan di daerah. Karena antara kebutuhan SDM yang akan ada di industrial park tersebut atau pengembangan kawasan industri di Kendal ini harus memprioritaskan masyarakat sekitar. “Jangan sampai industrinya dibangun di Kendal, tetapi tenaga kerjanya justru datang dari luar Kendal. Setiap pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat harus memiliki dampak kepada masyarakat di sekitar tempat pembangunan tersebut,” ungkapnya.

 

Ecky menambahkan, berdasarkan pemaparan yang disampaikan BupatiKendal Dico Ganinduto, ke depannya Kendal akan melakukan transformasi berbasis pertanian menjadi industri tanpa meninggalkan pertaniannya sebagai basis pertumbuhan di Kendal. Secara umum Kendal memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata se-Jateng, dan termasuk relatif stabil karena sebagian masyarakatnya masih berbasis pertanian.

 

Ecky berharap ke depannya Kendal dengan bupati yang baru akan melakukan transformasi berbasis pertanian menjadi industri tanpa meninggalkan sector pertaniannya sebagai basis pertumbuhan di Kendal. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, pemerintah ketika membuat program-program di daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemda, dan melihat potensi dari masing-masing daerah. Sehingga antara program pembangunan yang diinisiasi pemerintah pusat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dapat berkesinambungan.

 

“Sudah saatnya pemerataan pembangunan dalam konteks kebijakan fiskal dengan memperbanyak transfer ke daerah maupun kebijakan-kebijakan inisiasi pembangunan, itu memang harus titik beratnya kepada daerah. Karena Indonesia ini sangat luas ketika terjadi sentralistik pembangunan kebijakan fiskal maka menurut saya pemerataan pembangunan menjadi tidak terjadi daerah harus diikutsertakan di dalam pemerataan pembangunan,” tutup politisi dapil Jawa Barat III itu. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...